Permasalahan Tanah warga di Kelumpang Selatan belum juga temukan titik terang

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Kotabaru-Sengketa lahan antara masyarakat yang ada di beberapa desa di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, dengan mantan Ketua KUD gajah mada H. Abdullah belum juga menemukan titik terang.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotabaru Kadi Mulyono menyatakan, kronologi bermula awal tahun 2019, Kades dan tokoh masyarakat mengadakan rapat dengar pendapat di DPRD.

Menyampaikan bahwa mereka mempunyai tanah yang bidangnya sekitar 300 bidang yang diajukan untuk persertifikatan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Menurut Kadi, mereka keberatan karena BPN tidak bisa menerbitkan sertifikat. Dilakukan penelitian oleh BPN dan menginventarisir berkas warga.

“Di pemetaan kami bahwa tanah itu masih terpetakan tanah-tanah yang diakui oleh H Abdulah, karena mengakui tanah-tanah itu sudah sertifikat,” jelas Kadi didampingi Kasi Hubungan Hukum dan Pertanahan Tumisah kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (21/1/2021).

Namun ternyata belum ada validasi tentang pemetaannya, sehingga di peta BPN masih kosong.

“Jadi kami proseslah tanah-tanah warga. Kami daftar, kemudian kami proses,” kata Kadi.

Permohonan yang masuk ke kantor BPN ada 270 lebih berkas. Sudah menjadi SK ada sekitar 113 berkas.

“Kalau sudah jadi SK artinya selangkah lagi menjadi sertifikat. Sempat ada klaim dari H Abdullah,” ucapnya.

Kadi memediasi, mempertemukan H Abdulah dengan masyarakat. Karena posisi tanah jadi permukiman dan kebun, lanjut Kadi, Abdulah meminta konpensasi Rp 7 juta perhektare.

“Masyarakat musyawarah lagi. Dan, masyarakat keberatan karena mereka mendapatkan tanah dengan membeli. Mereka beranggapan kenapa mesti membeli lagi,” lanjutnya.

“Dilakukan turun ke lapangan lagi, tapi menemukan jalan buntu karena masyarakat keberatan. Dalam hal tentang pemberian kompensasi,” sambung Kadi.

Jika ditempuh melalui jalur hukum, pihaknya tidak menghalangi. Namun, Kadi tetap menginginkan persoalan bisa diselesaikan melalui musyawarah.(Duki)


Loading...

Pos terkait

Loading...