Hasil Rapat Pemda Kobar PPKM Berlanjut sampai 1 Februari

  • Whatsapp

ANALISA PUBLIK.COM |
Kotawaringin Barat-
Bupati Kotawaringin Barat, Hj Nurhidayah mengatakan bahwa, menggelar rapat evaluasi di Aula Kantor Bupati, adanya Intruksi Mendagri terkait PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
Karena pada saat ini di Kotawaringin Barat masih cukup tinggi angka yang terpapar covid-19, dalam hasil rapat memutuskan tetap melaksanakan PPKM sampai 01 februari 2021, katanya. Pada hari Selasa, (26/01/2021).

“Jadi hari ini kami melaksanakan Rapat Evaluasi berkaitan dengan intruksi dari Mendagri. Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang seyogyanya bahwa kegiatan pembatasan itu berakhir per tanggal 25 Januari ini, setelah kemarin pasca libur panjang pada hari Natal sampai tahun baru, tapi karena kondisi khususnya Kotawaringin Barat saat ini masih dikategorikan kasus covid-19 ini masih cukup tinggi, maka kami sepakatkan dalam hasil rapat evaluasi yang mana kami perpanjang untuk penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 1 Februari. Jadi ini memang berat untuk saya sampaikan kepada masyarakat khususnya yang bergerak di sektor pendidikan, pariwisata, tapi ini semata-mata demi menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat tentang penyebaran covid-19,” katanya.
Kemudian Bupati menyampaikan upaya lainnya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melaksanakan vaksinisasi. Yang mana vaksin sudah ada untuk saat ini pihaknya memfokuskan memberikan untuk tenaga medis terlebih dahulu. Harapannya semoga vaksin yang segera datang lagi bisa didistribusikan ke Puskesmas yang berada di Kecamatan sehingga bisa memberikan vaksin ini kepada masyarakat.

“Doakan mudah-mudahan vaksin Covid ini juga salah satu upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19, segera dilakukan. Dan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sudah tersedia vaksin, namun pemberian vaksin yang ada ini memang difokuskan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Mudah-mudahan di dalam waktu dekat untuk distribusi vaksin lagi segera datang dan ini bisa langsung dan dialokasikan kepada semua Puskesmas yang ada di kecamatan sehingga pemberian vaksin bisa dilakukan untuk masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Nurhidayah mengatakan bahwa untuk pendidikan dari hasil rapat belum bisa dilakukan belajar dan mengajar secara tatap muka, dalam hal ini diperlukan pengkajian yang lebih detail lagi. Karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan lagi.

“Berkaitan dengan masalah pendidikan sendiri kita saat ini, sedang menunggu kajian secara teknis, karena tadi yang disampaikan dalam hasil rapat hari ini, akan memetakan zona zona aman, agar proses belajar mengajar ini bisa dilakukan melalui tatap muka. Tentunya dalam hal ini tetap menjalankan prokes yang ketat.

Kemudian melakukan pembatasan untuk peserta didik dan jam operasional sekolahnya, jadi tidak seperti yang normal. Belajar tatap muka ini akan kita lakukan, tapi ini masih menunggu kajian secara teknis. Sebagai bentuk pertimbangan kenapa kita melakukan perpanjangan PPKM. Hal ini adanya kendala teknis yang perlu menjadi kajian mendasar. Karena tidak semua wilayah di Kobar ini aman. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangankan lagi, begitu juga untuk pariwisata. Oleh sebab itu PPKM diperpanjang dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Februari nanti,” pungkasnya.

(Riduan HD)


Loading...

Pos terkait

Loading...