Petrokimia Akan Tindak Tegas Kios Pupuk Nakal

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – PT. Petrokimia Gresik akan menindak tegas Kios Pupuk Lengkap (KPL) atau yang biasa disebut pengecer pupuk resmi, jika terbukti nakal atau melanggar aturan.

Hal ini diungkapkan Kurniawan Adi Candra Staf perwakilan daerah penjualan (SPDP) atau account eksekutif (AE) PT. Petrokimia Gresik saat melaksanakan pembinaan terhadap KPL.

Bacaan Lainnya

“Acara temu kios ini, tujuanya agar KPL taat dan tertib dalam melakukan administrasi dan penyaluran pupuk bersubsidi,” ungkap Kurniawan Adi Candra, (Selasa, 02/02/2021).

Menurutnya, bagi KPL jika salah memasukan data laporan penjualan harian maupun bulanan bisa berakibat fatal. KPL tersebut akan terkena sanksi denda adminstrasi jika dalam pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasilnya terbukti tidak valid.

PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan pupuk milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rutin menggelar pembinaan dua kali dalam setahun. Biasanya pada awal tahun dan pertengahan tahun.

Di Kabupaten Blora sendiri, PT. Petrokimia telah melaksanakan pembinaan terhadap KPL secara bertahap dimulai sejak Rabu (27/1) hingga sekarang.

Dalam kegiatan ini, Kurniawan juga menyampaikan tentang tertib administrasi untuk antisipasi adanya pemeriksaan BPK di Blora. Secara administrasi, KPL harus melaporkan hasil penjualan pupuk petani yang terdaftar di e-rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

Lebih lanjut, Kurniawan menegaskan kalau memang ada KPL yang terbukti bersalah, pihaknya juga tidak segan-segan untuk menindak dan mengeluarkan dari kontrak resmi dengan Petrokimia.

“Kami juga akan mengeluarkan KPL, jika ada bukti mereka melanggar aturan,” tegasnya.

Dirinya juga menyampaikan terkait penjualan pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), itu bukan ranahnya.

“Kami tegaskan sekalian, kalau di lapangan ada yang mengedarkan pupuk subsidi dengan harga non subsidi di luar kios, itu bukan ranah kami. Itu ranahya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), ” jelas Kurniawan.

Sementara itu, Agus Nugroho selaku petugas penjualan daerah (PPD) Petrokimia di Blora sepakat dengan Bupati Blora Djoko Nugroho. Ia juga melarang KPL memaksa petani membeli intil – intil.

“Saya juga sepakat dengan dengan edaran Bupati Blora Djoko Nugroho. KPL selain harus tertib administrasi, juga tidak boleh memaksa petani membeli inthil-inthil, dan menjual pupuk bersubsidi diatasi HET,” paparnya.

Perlu diketahui, untuk alokasi pupuk sesuai e-RDKK yakni, alokasi urea 99,97% dari e-RDKK, yang dialokasikan 41.677 ton dari E-RDKK 41.691 ton. Untuk alokasi SP36 96,48 % dari e-RDKK, yang dialokasikan SP36 7001 ton, dari e-RDKK 7.256 ton. Alokasi ZA 75,6% dari e-RDKK, yang dialokasikan ZA 21.986 ton dari e-RDKK 29.082 ton.

Alokasi NPK 35,2% dari e-RDKK, yang dialokasikan NPK 32.848 ton dari e-RDKK 93.098 ton.

Sedangkan alokasi Organik 26,7% dari e-RDKK, yang dilokasikan Organik 8.351 ton dari e-RDKK 31.268 ton.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020 pada tanggal 30 Desember 2020. HET pupuk bersubsidi sebagai berikut;

1. Urea per kg Rp 2.250, per karung/per 50 Kg Urea Rp 112.500,
2. ZA per kg Rp 1.700, untuk per karungnya Rp 85.000,
3. SP – 36 per Kg Rp 2.400 sedangkan perkarungnya Rp 120.000.
4. NPK Phonska per kg dibandrol Rp 2.300 dan per karung Rp 115.000.
5. NPK Formula Khusus per Kg Rp 3.300.
6. Organik Granul per kg Rp 800.
7. Organik Cair per Kg Rp 20.000.

(Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...