Perdagangan Pelajar di Kota Mojokerto,Dispendikbud Membisu, Satpol PP Keras!

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Mojokerto. Sejak terbongkarnya prostitusi online (27/1) yang mengorbankan setidaknya 36 pelajar Smp dan Sma rumah kost jalan kuwung, kecamatan magersari, Kota Mojokerto. Banyak pihak yang mempertanyakan peran pemerintah yang semestinya senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat Kota Mojokerto. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dan Satpol PP Kota Mojokerto.

Satpol PP sendiri tiap 2 bulan sekali melakukan pemeriksaan kepada rumah kost di seluruh wilayah Kota Mojokerto, termasuk sepanjang rumah di jalan Kuwung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota Mojokerto nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

Dari pemeriksaan satpol PP Kota Mojokerto beberapa kali menemukan pemudi penyewa kost yang masih pelajar tanpa tetapi pasangan di rumah kost tersebut. “Ketika kami konseling, beberapa anak mengaku memilih tidur di rumah kost tersebut karena tidak nyaman dengan suasana rumah yang broken home. Kami panggil orang tuanya dan kami lakukan rekonsiliasi agar kembali harmonis” ujar Fudi Harijanto selaku Kabid Ketentraman dan Penertiban Umum Satpol Pol PP Kota Mojokerto. Jumat (5/2/2021).

“Tetapi kami wajibkan anak-anak yang terjaring pemeriksaan untuk mengikuti kegiatan konseling selama 1 bulan” imbuhnya.

Setelah berhasil dibongkar oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, satpol PP menyesalkan terjadinya perdagangan anak tersebut. “Satpol PP kan pamong, pamong kan artinya membina, ya selama ini kami bina anak-anak yang terjaring seperti anak kami sendiri”. Pungkasnya.

Selain itu pihaknya juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pemilik dan pengelola kost agar senantiasa mentaati peraturan rumah kost yang berlaku. “Wali Kota Mojokerto sudah mengatur melalui Perwali tentang kost, Pemerintahan kita kan kebaikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat kan? Tapi kalau tidak mau jadi kost yang baik, pasti akan kami rekomendasikan agar ijinnya dicabut! Kami gak main-main!” Terangnya dengan nada tinggi.

Di sisi lain, sebagaimana Peraturan Wali Kota Mojokerto nomor 72 tahun 2014 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, terdapat struktur peran yang membidangi pendidikan Smp yang bertanggung jawab melakukan pengendalian.

Akan tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto saat didatangi awak media lebih memilih tutup mulut untuk memberikan tanggapan dan sikap terkait adanya siswi Smp yang termasuk sebagai korban perdagangan anak dalam kasus prostitusi online oleh tersangka OS (38) dalam wilayah hukum dan administrasi Kota Mojokerto. (Samtoyo)


Loading...

Pos terkait

Loading...