Demi Kepastian Hukum, DPW JPKP Jatim Akan Ajukan Gugatan PMH Terkait Ijin Pabrik Aqua Di Banyuwangi

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Propinsi Jawa Timur akan melakukan gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait proses perngeluaran ijin perusahaan Industri Aqua milik PT Tirta Investama yang merupakan anak perusahaan PT Danone di Desa Benelan Kidul Kecamata Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Siswanto, SE, SH, selaku ketua DPW JPKP Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan gugatan PMH tersebut lantaran dalam proses ijinnya diduga telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana diatur dibawahnya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

“Jadi dari hasil kajian dan analisis tim, kami menduga ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Banyuwangi terhadap pengeluaran ijin PT. Tirta Investama yang merupakan anak perushaan PT. Danone, karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap pria yang sehari-hari berprofesi sebagai Advokad, rabu (17/3/2021).

Lelaki yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Adovokad Pendukung Jokowi ini pun menjelaskan jika hal ini perlu dilakukan demi kepastian hukum dalam penerapan aturan yang ada di negara ini.

“Gugatan ini perlu kami lakukan agar ada kepastian hukum terhadap dugaan yang kami temukan, agar para pihak-pihak yang memiliki kewenangan bekerja berdasarkan aturan yang berlaku, jangan sampai aturan yang ada dikesampingkan dan cari celah yang seolah-olah pemahaman pasal per pasal dalam aturan penataan ruang menjadi multitafsir,” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan jika gugatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar kearah pidana sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi hal ini akan kami lakukan sebagai langkah awal untuk pembuktian apakah kajian dan analisis kami terkait dugaan pelnggaran-pelanggaran yang mengarah pada perbuatan melawan hukum itu benar atau tidak.

“karena jika nantinya terbukti benar terjadi perbuatan melawan hukum, maka sesuai ketentuan UU Penataan Ruang maka pejabat pemerintah yang berwenang dalam proses ijin tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta, serta dapat dikenakan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

“Kemudian untuk sanksi administratif dapat dilakukan pembatalan dan pencaubutan ijin yang telah dikeluarkan,” imbuhnya.

Pewarta : Budi Rosiono


Loading...

Pos terkait

Loading...