Akan Digugat PMH Karena Diduga Langgar Ketentuan, Pemkab Banyuwangi Masih Bungkam

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Terkait adanya rencana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Propinsi Jawa Timur yang akan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas ijin perusahaan Industri Aqua milik PT Tirta Investama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, hingga saat ini, kamis (18/3/2021), pihak Pemkab Banyuwangi belum akan bicara.

Padahal analisapublik.com telah mencoba konfirmasi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, melalui pesan whatshapp, namun nampaknya pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi ini masih enggan menjawab. Konfirmasi yang dikirim analisapublik.com hanya dibaca saja.

Bacaan Lainnya

Sekedar diketehui, DPW JPKP akan mempersoalkan produk ijin yang dikeluarkan Pemkab Banyuwangi terhadap perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT Danone yang bergerak dibidang air minum merk aqua berada di Desa Benelan Kidul Kecamata Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.

Siswanto, SE, SH, selaku Ketua DPW JPKP Jawa Timur mengungkapkan jika pihaknya akan mengajukan gugatan PMH terkait hal tersebut.

Menurutnya jalur gugatan PMH akan ia tempuh lantaran produk ijin yang dikeluarkan tersebut diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana diatur dibawahnya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

“Gugatan ini perlu kami lakukan agar ada kepastian hukum terhadap dugaan yang kami temukan, agar para pihak-pihak yang memiliki kewenangan bekerja berdasarkan aturan yang berlaku, jangan sampai aturan yang ada dikesampingkan dan cari celah yang seolah-olah pemahaman pasal per pasal dalam aturan penataan ruang menjadi multitafsir,” terang pria yang sehari-hari berprofesi sebagai advokad ini.

Lebih lanjut, Siswanto yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Perkumpulan Advokad Pendukung Jokowi itu menambahkan jika gugatan tersebut dapat diguanakan sebagai dasar kearah sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi hal ini akan kami lakukan sebagai langkah awal untuk pembuktian apakah kajian dan analisis kami terkait dugaan pelnggaran-pelanggaran yang mengarah pada perbuatan melawan hukum itu benar atau tidak.

“karena jika nantinya terbukti benar terjadi perbuatan melawan hukum, maka sesuai ketentuan UU Penataan Ruang maka pejabat pemerintah yang berwenang dalam proses ijin tersebut dapat dipidana dengan  pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta, serta dapat dikenakan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

“Kemudian untuk sanksi administratif dapat dilakukan pembatalan dan pencaubutan ijin yang telah dikeluarkan,” imbuhnya.

 

Caption : Gambar istimewa

Pewarta : Budi Rosiono, ST


Loading...

Pos terkait

Loading...