Bupati Blora Harap Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Kompak

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Blora Arief Rohman mengajak kepada seluruh pihak, baik Eksekutif maupun Legislatif untuk bersama-sama membangun Blora.

Hal ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Blora, HM. Dasum di ruang sidang utama gedung dewan, Jl. Ahmad Yani no.36, Selasa (23/3).

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, Bupati mengapresiasi kerja cepat para anggota dewan dalam pembahasan peraturan daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah.

“Terimakasih kepada Pak Ketua DPRD dan seluruh anggotanya yang sudah ikut gerak cepat dalam melaksanakan pembahasan raperda. Kami berharap sinergitas eksekutif dan legislative ini bisa terus terjalin semakin baik dan kompak karena PR kita untuk membangun Blora sangat banyak,” ucap Bupati.

Bupati juga menyampaikan komitmennya terhadap pembangunan daerah Kabupaten Blora melalui program 99 hari kerja. Beberapa hal seperti pembangunan karakter/akhlak, pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik menjadi prioritasnya bersama Wakil bupati dalam mewujudkan perubahan Blora ke arah yang lebih baik.

“Hal tersebut mustahil terwujud tanpa adanya dukungan serta partisipasi aktif dari segenap anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Blora. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanat untuk Sesarengan mBangun mBlora menuju Blora yang unggul dan berdaya saing,” lanjut Bupati.

Dalam rapat paripurna tersebut juga dilaksanakan Persetujuan Bersama Bupati Blora dengan DPRD Kabupaten Blora tentang 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah dirangkaikan dengan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blora Tahun Anggaran 2020.

Adapun 3 Ranperda yang disepakati adalah
1. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora;
2. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hutan; dan
3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha.

Sementara itu, DPRD Blora memberikan beberapa rekomendasi kepada Bupati, diantaranya bahan dalam percepatan dan kelancaran pelayanan vaksinasi Covid-19, percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...