Wabup Kendal Sidak di 2 Tempat Palayanan Kesehatan

  • Whatsapp

Analisapublik.com,Kendal- Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki laksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di dua tempat Pelayanan Kesehatan yang ada di Kendal yakni di Puskesmas Cepiring dan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewondo Kendal, Rabu (24/03/2021).

Dalam kesempatan itu, Wabup Kendal memberikan arahan kepada para petugas untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Saat kunjungan ke RSUD kendal, Basuki mengecek capaian pembangunan gedung sarana prasarana rumah sakit yang baru saja selesai dikerjakan. Setelah itu, Wabup Kendal juga memberikan arahan dan motivasi kepada para Petugas RSUD Kendal agar kualitas dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kendal bisa terus meningkat.

“Kita ingin RSUD Kendal ini meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Begitu juga dengan fasilitas alat dan gedungnya. Kita ini kan pelayan masyarakat, jadi kita akan berusaha meningkatkan pelayan kesehatan kepada masyarakat yang prima, sehingga masyarakat benar-benar dapat pelayan yang baik. Tentunya masyarakat yang mau berobat ke RSUD ini karena RSUD di kenal dengan pelayan yang prima,” ungkapnya.

Secara umum, lanjut Basuki, pelayanan di RSUD Kendal sudah baik dan tidak ada maslah. Terkait pengembangan fisik bangunan RSUD Kendal, pihaknya menilai masih perlu pengembangan lagi dalam infrastrukturnya.

“Saya melihat tadi RSUD masih punya banyak lahan kosong di belakang rumah sakit, semoga dalam pengajuan pengembangan Infrastruktur nya nanti diterima oleh Pemkab kendal,” ungkap Basuki.

Sementara itu, Direktur RSUD Kendal, Dr Haris Tiyanto mengatakan bahwa, saat Wabup Kendal bersama Dinkes Kendal berkunjung ke RSUD Kendal saat ini, dirinya menyampaikan bahwa, mulai pada 4 Maret 2021 kemarin, program SKTM sudah tidak berlaku lagi.

“Tadi pak Wakil bilang kalau akan menindak lanjuti persoalan SKTM tersebut. Karena kalau kita melihat kondisi saat ini lagi pandemi Covid-19, tentu banyak masyarakat baru miskin, ini yang menjadi persoalan. Namun Penjelasan dari dinas terkait, memang ada aturan yang tidak membolehkan dobel anggaran. jadi dari pusat sudah memberikan BPJS sebagai ganti SKTM. Jadi SKTM terpaksa di hapus karna tidak boleh ada anggaran dobel,” pungkasnya.


Loading...

Pos terkait

Loading...