Ada Apa Ya? . . Hestek #COPOTSEKDABWI Muncul Di Banyuwangi

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Hestek bertuliskan #COPOTSEKDABWI bermunculan di Kabupaten Banyuwangi.

Salah satunya di unggah oleh akun facebook Mujiono Mandar. Pada halaman facebooknya, akun Mujiono Mandar menggunggah gambar kaos berwarna hitam yang bertuliskan #COPOTSEKDABWI .

Bacaan Lainnya

Selain menggunggah gambar kaos tersebut, akun facebook Mujiono Mandar juga mengunggah sebuah vidio dirinya bersama beberapa rekan-rekannya yang secara bersamaan mendeklarasikan “Hestek Copot Sekda” . Unggahan vidio tersebut pun diberi keterangan #COPOTSEKDA .

Kepada analisapublik.com , Mujiono pemiliki akun facebook Mujiono Mandar, menjelaskan jika dirinya bersama beberapa aktivis di bumi blambangan telah membuat gerakan #COPOTSEKDABWI .

Hal ini mereka lakukan karena Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tidak diperpanjangnya Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 331 orang yang menimbulkan pro kontra.

“Kebijakan tidak diperpanjang kontrak ratusan THL di Kabupaten Banyuwangi dilakukan pada masa transisi bupati lama ke bupati yang baru, sehingga Sekda lah pengambil kebijakan tertinggi saat itu dalam pengambilan keputusan kapan kebijakan itu diterapkan,” ungkap Mujiono yang dikenal sebagai ketua Aliansi Rakyat Banyuwangi (ARB), selasa (30/3/2021).

Menurut Mujiono, kebijakan tersebut sangat ceroboh lantaran dilakukan pada masa pandemi covid-19 serta diduga tidak terkomunikasikan dengan baik terhadap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

“Saat ini masyarakat sedang manghadapi kesusahan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, lah kok Pemkab Banyuwangi malah tidak memperpanjang kontrak ratusan THL, itu kan malah menyebabkan bertambahnya angka pengangguran baru di Banyuwangi, apa dalam mengambil sebuah kebijakan tidak memikirkan sisi kemanusiaannya?.

“Apalagi dalam beberapa kali rapat pembahasan terkait persoalan THL antara legislatif dan pihak eksekutif, didapatkan jika sesuai ANJAB (Analisa Jabatan) dan ABK (Analisa Beban Kerja) pihak-pihak OPD merasa keberatan dengan adanya pengurangan THL tersebut. Dari sini kan bisa terlihat jika pengurangan THL itu kurang koordinasi antara Sekda dengan pihak OPD,” bebernya.

Lebih lanjut Mujiono mengatakan jika Sekda saat itu beralasan pengurangan THL dilakukan untuk efesiensi anggaran dan efektifitas kinerja, maka mengapa setelah persoalan ini ramai dibahas, kemudian pihak Pemkab Banyuwangi akan mengambil kebijakan perektrutan THL kembali.

“Dulu bilangnya untuk efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja, ternyata dilihat dari ANJAB dan ABK yang masing-masing ODP masih kekurangan THL. Terus kemudian Pemkab Banyuwangi akan melakukan perektrutan kembali THL sebanyak kurang lebih 371 an THL. Ini kan jadinya kebijakan seperti ludrukan, padahal kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak,” lanjut pria asli Kampung Mandar ini.

Karena itulah, masih Mujiono, pihaknya beranggapan jika Sekda Banyuwangi saat ini, yang harus bertanggung jawab atas ramainya permasalahan THL di Kabupaten Banyuwangi.

“Kami menganggap Sekda yang harus bertanggung jawab atas kekisruan terkait THL di Banyuwangi. Jadi kami menginginkan Sekda saat ini di copot dari jabatan Sekdanya. Karena sudah membuat kekisruan sehingga kami menganggap Sekda saat ini belum mampu mengemban tugas sebagai bapak dari para pegawai yang ada di pemerintahan Kabupaten Banyuwangi,” imbuhnya.

Sementara, hingga berita ini di muat, Sekda Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan whatshapp nya.

Pewarta : Budi Rosiono


Loading...

Pos terkait

Loading...