Bupati Blora Upayakan Anggaran Infrastruktur 2022 Naik Jadi Rp 400 M

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Blora Arief Rohman akan mengupayakan agar anggaran pembangunan infrastuktur jalan tahun 2022 bisa naik menjadi sekitar Rp 400 miliar.

“Kegiatan infrastruktur dalam APBD 2021 ini hanya ada anggaran sekitar 100 hingga 150 miliar karena adanya refocusing untuk pandemi Covid-19 sesuai petunjuk pemerintah pusat. Padahal kebutuhan kita untuk memperbaiki jalan sangat banyak. Kita ingin tahun depan bisa dapat pos anggaran hingga 400 miliar lah. Caranya? Akan kita tempuh beberapa hal,” ungkap Bupati saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 di rumah dinasnya, Selasa (30/03).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, mengambil pinjaman perbankan dijadikan opsi terakhir agar tidak membebani kemampuan APBD Kabupaten. Dirinya akan memaksimalkan dana CSR dari beberapa BUMN dan Perhutani yang ada di Blora.

“Jalan Peting-Menden dan juga Pojokwatu-Ledok akan kita upayakan bisa dibangun dengan CSR Pertamina. CSR Perhutani bisa untuk memperbaiki akses infrastruktur jalan desa hutan,” jelas Arief.

Pihaknya juga mengaku dalam waktu dekat akan menghadap ke Kementerian PUPR guna meminta bantuan dukungan pembangunan jalan akses menuju objek proyek strategis nasional yang sudah masuk Perpres 79.

“Seperti jalan Japah menuju Kalinanas, akses Bendung Randugunting kita harapkan nanti bisa dibangun dengan bantuan Kementerian PUPR. Kemudian akses menuju Bandara Ngloram, jalan tembus Randublatung – Ngawi, dan akses Bendung Gerak Karangnongko. Kita juga akan maksimalkan bantuan dari provinsi Jawa Tengah. Beberapa ruas jalan juga akan kita usulkan menjadi jalan provinsi, seperti Jepon – Bogorejo – Jambetelu, Pilang – Menden – Medalem batas Bojonegoro,” paparnya.

Sementara untuk jalan desa, Bupati meminta agar para Kades bisa ikut menganggarkan untuk pembangunannya.

“Kita harus bergerak bersama, akan kita minta Kades untuk mengangarkan pembangunan jalan dari APBDes nya. Agar jalan-jalan di pedesaan juga terbangun dengan baik,” tegasnya.

Pemkab menurutnya juga akan mengkaji ulang upaya judicial review UU DBH Migas agar Kabupaten Blora bisa mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Blora HM Dasum menyatakan dukungannya terhadap Bupati dan Wakil Bupati yang konsen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.

“Kemiskinan di Kabupaten Blora yang masih sekitar 11 persen tidak lain juga disebabkan karena rusaknya insfrastruktur jalan. Jika nanti jalannya baik, kami optimis perputaran ekonomi semakin lancar,” kata Dasum. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...