Ada Dugaan Pabrik ‘NAKAL’ Buang Limbah Ke Laut, Ini kata DLH Banyuwangi

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur angkat bicara terkait adanya dugaan pembuangan limbah ke laut oleh beberapa perusahaan pengalengan dan pengolahan tepung ikan yang dikeluhkan oleh nelayan kecil pesisir Muncar, Banyuwangi.

Menurut, kepala DLH Kabupaten Banyuwangi, Chusnul Hotimah, saat dikonfirmasi melalui pesan whatshapp mengatakan jika pihaknya sudah turun kelapangan guna menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kemarin staf bidang pengawasan sudah tinjau lapang dan ketemu warga serta kades Kedungrejo. Melihat limbah yang ke pantai. Perlu telusuri sumbernya. Maka tim minta ke warga untuk membantu lakukan itu. Karena kasusnya di lakukan malam hari,” ungkapnya, rabu (31/3/2021).

Lebih lanjut, saat ditanya terkait apakah ada pabrik di wilayah muncar yang memiliki ijin melakukan pembuangan limbah ke lingkungan laut dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup? , khusnul dengan tegas menjawab belum ada.

“Untuk perusahaan yang outlet IPAL nya langsung laut, Harus buat kajian untuk syarat IPLC (Ijin Pembuangan Air Limbah Cair) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Di Muncar belum ada yang punya itu walaupun sudah ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah),” terangnya.

Diketahui, pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Kemudian pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sekedar diketahui, nelayan kecil pesisir Muncar mengeluhkan adanya pencemaran air laut yang diduga akibat limbah pabrik-pabrik ‘NAKAL’ yang di buang ke laut.

“Kami kalau mau ke perahu kan harus renang dulu. Kalau selesai berenang itu, para nelayan harus berkali-kali menggosok sekujur tubuhnya yang dipenuhi blandet, (lemak dari minyak ikan,red) yang disertai bau tak sedap agar bisa hilang dari sekujur tubuh kami,” kata Fauzan Adzima, seorang nelayan asal Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Rabu (31/3/2021).

Atas kejadian ini, lanjut Fauzan, pihaknya bersama nelayan kecil lainnya mengadukan kejadian ini kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungrejo, yang diteruskan ke pihak terkait lainnya.

Pesoalan dugaan adanya pembuangan limbah ke laut tersebut juga diamini Asmuni, warga Muncar yang sejak dulu getol menyuarakan keluhan nelayan kecil di pesisir Muncar.

Menurutnya, saluran limbah yang berasal dari pabrik atau perusahaan pengalengan dan penepungan ikan di wilayah Kecamatan Muncar, Banyuwangi yang diduga dibuang ke laut dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem biota laut di perairan setempat.

“Jadi disini pembuangan limbahnya ada yang saluran drainase dari perusahaan langsung ke laut, dan ada juga yang dibuang ke sungai kemudian sungai mengalir ke laut,” katanya kepada wartawan, Rabu, (31/3/2021).

Asmuni yang menjadi Ketua Kelompok Nelayan Jala Buang ini juga menyesalkan terhadap Pemerintah atas ketidak transparannya kepada warga masyarakat sekitar yang mencari nafkah hasil laut ini. Bahkan, kejadian yang sudah bertahun-tahun lamanya tersebut serasa dibiarkan.

“Pemerintah tutup mata, laporan ini menjadi labuhnya orang Muncar sendiri dan pengaduan kaitan limbah sudah sering terjadi, tetapi tidak ada solusi sampai sekarang, coba lihat dan turun aja di lapangan,” tegas Asmuni.

Asmuni juga membeberkan pabrik-pabrik yang diduga membuang limbah melalui saluran menuju ke laut maupun ke sungai. Diantaranya, PT. Kama Pris, Sumber Asia, Pasifik Harvest, Hongkong, Blambangan Raya,  PT  Sari Laut, Sumberyala, Sareefid, Maya Muncar, PT. NP 1, Fising, dan PT. NP 2.

Semua perusahaan itu berada di wilayah Kecamatan Muncar.

“Jadi perusahaan itu diduga tidak transparan, mereka punya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah, red) atau tidak dalam pengelolaan limbahnya. Kalaupun sudah ada IPAL kenapa tersedia saluran limbah menuju ke laut, kalau tidak ada IPAL nya sepertinya tidak mungkin, karena itu kan syarat pengurusan ijin perusahaan,” tegas Asmuni saat ditemui wartawan di Pelabuhan Muncar.

Sementara, hingga saat ini, analisapublik.com belum bisa konfirmasi ke pihak perusahaan-perusahaan tersebut.

Pewarta : Budi Rosiono


Loading...

Pos terkait

Loading...