Dugaan Ada Pembuangan Limbah Pabrik ‘Nakal’ Dilaut Muncar, Wakil Ketua DPRD Minta Untuk Di Sidak

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, angkat bicara <span;>terkait adanya dugaan pembuangan limbah ke laut oleh beberapa perusahaan pengalengan dan pengolahan tepung ikan yang dikeluhkan oleh nelayan kecil pesisir Muncar, Banyuwangi.

Menurutnya, pencemaran Laut itu tidak bisa di biarkan.

Bacaan Lainnya

“Pencemaran laut tidak bisa dibiarkan, saya menghargai pengusaha dan investor di Banyuwangi, kami akan melindungi investor supaya aman bekerja di Banyuwangi, tapi investor tidak boleh merugikan masyarakat Lokal, apalagi terjadi pencemaran yang merugikan para nelayan.” katanya.

Masih Menurut Michael, bahwa dirinya akan meminta komisi 2 melakukan sidak.

“saya akan meminta komisi 2 untuk melakukan sidak pabrik mana yang tidak punya ipal dan mencemari laut.” imbuh pria yang juga sebagai ketua DPC partai Demokrat Banyuwangi ini.

Sebelumnya, Sehari setelah mendapat laporan masyarakat, pihak dinas Lingkungan hidup melalui bidang pengawasan langsung turun ke lokasi yang diduga menjadi Sumber pembuangan limbah ke laut.

Bersama warga atau nelayan pesisir dusun sampangam desa kedungrejo kecamatan muncar, Dinas Lingkungan Hidup langsung meninjau lokasi. (30/3/2021)

Menurut kepala DLH Kabupaten Banyuwangi, Chusnul Hotimah, saat dikonfirmasi melalui pesan whatshapp mengatakan jika pihaknya sudah turun kelapangan guna menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut.

“Kemarin staf bidang pengawasan sudah tinjau lapang dan ketemu warga serta kades Kedungrejo. Melihat limbah yang ke pantai. Perlu telusuri sumbernya. Maka tim minta ke warga untuk membantu lakukan itu. Karena kasusnya di lakukan malam hari,” ungkapnya, rabu (31/3/2021).

Lebih lanjut, saat ditanya terkait apakah ada pabrik di wilayah muncar yang memiliki ijin pembuangan limbah ke lingkungan laut dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup? , khusnul dengan tegas menjawab belum ada.

“Untuk perusahaan yang outlet IPAL nya langsung laut, Harus buat kajian untuk syarat IPLC (Ijin Pembuangan Air Limbah Cair) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Di Muncar belum ada yang punya itu walaupun sudah ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah),” terangnya.

Diketahui, pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Kemudian pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sementara, hingga saat ini, analisapublik.com belum bisa konfirmasi ke pihak perusahaan.

Pewarta : Budi Rosiono


Loading...

Pos terkait

Loading...