Dinilai Tak Transparan Soal Limbah Di Muncar, DLH Banyuwangi Seperti Tak Punya Taring

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seperti tak punya taring. Hal itu lantaran persoalan dugaan pembuangan limbah ke saluran sungai dan laut yang dilakukan pabrik pabrik ‘NAKAL’ pengalengan dan pengolah tepung ikan yang ada diwilayah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tak kunjung ada penertiban meskipun sudah berlangsung puluhan tahun.

Seperti yang disampaikan Riski Andika selaku Ketua komunitas Satu Hati yang bergerak dibidang aktivis lingkungan.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, persoalan pembuangan limbah ke aliran sungai dan laut tersebut sudah ia gaungkan sejak tahun 2008, akan tetapi hingga saat ini tidak ada perbaikan/perubahan terhadap pola laku para pabrik dalam pengelolaan limbah produksinya.

“Dari tahun 2008 hingga tahun 2018 itu kami getol mengkritisi sampah dan limbah di Muncar, tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya. Padahal saat itu kami sering memberikan sample ke DLH untuk dilakukan uji lab, namun hingga saat ini pihak DLH belum pernah memberikan/menunjukan seperti apa hasil uji labnya,” kata Riski Andika pada wartawan, Senin (5/4/2021).

Riski bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam komunitas Satu Hati sudah berupaya dengan berbagai cara agar pengolahan limbah oleh pabrik-pabrik pengalengan dan pengolahan tepung ikan bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan, namun nampaknya komunitas Satu Hati harus gigit jari lantaran perjuangan mereka selama 10 tahun tidak dapat merubah kebiasaan aktivitas pembuangan limbah ke aliran sungai dan laut yang dilakukan para pabrik pabrik ‘NAKAL’ tersebut.

“Kami tidak putus asa, tetapi kami merasa pesimis akan permasalahan limbah di Muncar. Karena berbagai cara sudah kami lakukan, mulai dari pengaduhan ke DLH Banyuwangi, kirim surat ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), DPR RI, hingga presiden. Tetapi tidak ada tindakan yang signifikan.

“Surat kami pernah sekali dibalas oleh Sekretariat Negara (Setneg) yang inti isinya adalah akan ditindak lanjuti. Tetapi setelah itu beberapa kali kami kirim surat kembali tidak ada tindak lanjutnya hingga saat ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Riski menceritakan jika pihak DLH Banyuwangi pernah melakukan sidak padaa tahun 2016. Selain itu pihak Kementeriaan juga pernah meninjau ke Muncar. Namun tetap saja tidak ada perubahan.

“Tahun 2016 pernah disidak oleh Dinas. Kementrian juga pernah datang, namun belum juga ada respon yang memuaskan, dan belum menemukan titik hasil,” tegas pemuda mantan Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Muncar ini.

Ia pun pernah menggandeng beberapa organisasi aktivis lingkungan dan hasilnya tetap saja tidak ada perbaikan soal pembuangan limbah di wilayah Muncar ini.

“Satu Hati juga pernah menggelar dialog interaktif, bersama Pemerintah setempat, BKSDA, serta Aktivis HAM, namun tak kunjung ada solusi,” katanya.

Riski menambahkan jika permasalahan limbah dan sampah ini, pihaknya tidak pernah menolak indusri dan investasi di tanah kelahirannya, asalkan jangan ada pola laku yang salah dan dapat mencedirai masyarakat.

“Ayolah para pengusaha ini lebih arif bijaksana dalam aktivitas produksi dan pengolahan limbanya. Masyarakat nelayan menggantungkan hidupnya pada tuhan dan alam, jika alam rusak terus bagaimana,” pungkasnya.

Sementara terkait apa yang disampaikan riski, khusnul Khotimah selaku Kepala DLH Kabupaten Banyuwangi belum memberikan tanggapannya saat di konfirmasi melalui pesan whatsapp nya.

Pewarta : Budi rosiono


Loading...

Pos terkait

Loading...