Diduga Tidak Transparan, Calon Prades dari Kedungtuban Mengadu ke DPRD Blora

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Kedungtuban Bersatu mengadu ke DPRD Blora terkait pelaksanaan penjaringan perangkat desa (prades) di wilayah Kecamatan Kedungtuban yang diduga tidak transparan.

Muhammad Nasroh selaku koordinator aksi dari Desa Wado mengatakan perlu adanya transparansi atau keterbukaan seperti dalam proses pemilihan Kepala Desa. Hal ini mengingat akan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaannya.

Bacaan Lainnya

“Kami mengadu kepada bapak dewan selaku perwakilan kami agar menindaklanjutinya, karena kami menduga ada kecurangan dalam pelaksanaan penjaringan perangkat desa di Kedungtuban,” ungkap Nasroh di hadapan Ketua Komisi A, Supardi di ruang pertemuan DPRD Blora, Selasa (6/4).

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya;
1. Evaluasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon prades se-Kecamatan Kedungtuban mulai dari tahapan pendaftaran hingga verifikasi berkas.
2. Evaluasi pelaksanaan ujian praktek komputer oleh pihak ketiga yang dinilai tidak memadai, sehingga dari beberapa peserta lainnya tidak maksimal pengoperasiannya serta adanya dugaan manipulasi hasil nilai.
3. Membatalkan atau menunda pelaksanaan penjaringan prades se-Kecamatan Kedungtuban yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Nasroh menegaskan, jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, dirinya beserta peserta calon prades lainnya akan menggelar aksi lebih banyak.

“Jika tidak ada tanggapan tindak lanjut, seminggu lagi kami akan datang dengan massa yang lebih banyak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Blora Supardi mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menindaklanjutinya agar diteruskan ke eksekutif.

“Kami akan menyampaikan hasil hari ini kepada pimpinan agar ditindaklanjuti. Memang di Kedungtuban ini fenomena, dari sekitar 500 peserta, yang kemarin ikut ujian komputer tidak lolos seleksi perangkat desa hanya beberapa saja yang lolos. Maka, mereka yang tidak lolos ujian komputer ini mengadu ke kami,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Namun, pihaknya menegaskan tidak bisa memutuskan untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan pengisian prades.

“Tugas kita hanya memantau kinerja tim pembina dan tim pengawas teknis, kita tidak bisa memutuskan ditunda atau diulang apalagi membatalkan. Kita mengawasi dan menyuport rekan-rekan Kades maupun penyelenggara lainnya. Yang penting kegiatan pelaksanaan pemilihan prades itu tidak terjadi suasana memanas, sehingga bisa berjalan lancar, tidak terjadi muncul permasalahan dan berjalan baik serta tidak melanggar aturan, karena Blora selama ini sudah tertunda hampir 3 tahun,” pungkasnya. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...