Masuk WKP Blok Cepu, Arief Rohman Usulkan Blora dapat DBH Migas

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan aspirasi sekaligus masukan kepada Komisi VII DPR RI, SKK Migas dan Dirjen terkait melalui zoom meeting dari ruang rapatnya, Selasa (20/4).

Kegiatan Webinar yang mengusung tema Memahami Dinamika Dana Bagi Hasil (DBH) Migas itu menghadirkan narasumber dari Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko, Deputi keuangan SKK Migas Arif Handoko, Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM, Heru Windiarto.

Bacaan Lainnya

“Bahwasanya Blora ini adalah salah satu kabupaten penghasil Migas, dan di Blora ini ada wilayah kerja penambangannya (WKP) masuk Blok Cepu. Tapi memang kita sumurnya tidak ada di Blora, namun di Bojonegoro,” ucap Bupati di hadapan para narasumber dan peserta secara virtual.

Kabupaten Blora tidak memperoleh DBH dari sektor Migas, dikarenakan regulasi yang ada saat ini.

“Aspirasi dari kami bahwasanya kabupaten terdampak, kalau bisa kami dimasukan karena di Blok Cepu ini kita zero tidak dapat DBH nya hanya karena beda provinsi dengan Kabupaten lokasi sumur, padahal kita bertetangga dan ikut masuk wilayah kerja pertambangan. Jadi mohon berkenan apabila ada perubahan undang-undang keuangan pusat daerah kaitannya dengan amanat UU Cipta Kerja mohon aspirasi masyarakat kami,” jelas Arief.

Dirinya membandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi, Jatim yang memperoleh DBH dari Blok Cepu sebanyak 81 Miliar. Bupati Blora juga berencana akan mengirim surat resmi dan mengajukan audiensi ke kementerian terkait.

“Tapi Blora terus terang nol, kita ingin agar ada asas keadilan juga, karena wilayah kami ini juga masuk WKP Blok Cepu tapi kita tidak mendapatkan DBH,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengungkapkan terkait rincian DBH untuk sektor Migas, khususnya untuk minyak bumi diatur berdasarkan pada UU No 33 Tahun 2004.

“Presentasenya untuk pusat 84,5 persen, provinsi 3,1 persen kab/kota penghasil itu 6,2 persen dan pemerataan untuk kab/kota yang lain itu 6,2 persen. Jadi nanti sisanya dibagi ke daerah-daerah yang lain,” terangnya.

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengungkapkan sering terjadi keluhan daerah terkait dengan DBH Migas. Ia pun menggarisbawahi dua poin yang sering disampaikan daerah terkait DBH. Dirinya juga menanggapi usulan Bupati terkait kondisi yang ada di Kabupaten Blora dan kaitannya dengan DBH.

“Pertama, menyangkut besar kecilnya DBH dan yang kedua tentang kelancaran DBH tersebut sampai daerah sesuai dengan tahun anggaran,” kata Sugeng. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...