Bupati Usulkan 6 Persen DBH Bagi Blora ke Kementerian ESDM

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dinamika Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati dan Staf Khusus M. Mutiyono, kedatangan Bupati diterima oleh Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alamuddin Baso bersama Kepala Bagian Hukumnya, Kamis (22/4).

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan beberapa hal terkait DBH Migas, khususnya untuk DBH Minyak Bumi. Menunjuk UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Keputusan Menteri ESDM nomor : 200K/80/MEM/2019 tentang penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan DBH Sumber Daya Alam Migas Tahun 2020.

Menurutnya, wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu terdiri dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang meliputi wilayah Blora dan Tuban, serta Bojonegoro yang menjadi letak mulut sumur eksplorasi. Namun DBH minyak bumi yang dihasilkan Blok Cepu hanya dinikmati seluruh Kabupaten di Jawa Timur, bahkan Banyuwangi mendapatkan DBH 81 miliar.

“Sedangkan Blora yang masuk WKP Blok Cepu dan masuk wilayah terdampak, tidak menerima DBH sama sekali, atau nol rupiah karena beda provinsi dengan daerah penghasil,” ungkap Bupati.

Untuk itu, lanjut Bupati, sehubungan dengan terbitnya UU nomor 11 Tahun 2020 yang mengamanatkan disusunnya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD), yang didalamnya memuat kebijakan reformulasi dalam penyaluran DBH. Bupati juga mendorong agar Permen ESDM yang mengatur hal ini bisa diubah, sehingga Blora bisa mendapatkan keadilan.

“Kami mengusulkan agar bisa merubah proporsi DBH minyak bumi 6 persen yang semula dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, diubah menjadi 6 persen dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang berdampingan dan terdampak untuk diakomodir dalam rancangan UU HKPD,” lanjut Bupati.

Pihaknya juga mengusulkan agar Exxon Mobil selaku pengelola Blok Cepu bisa mengembalikan beberapa titik lapangan migas WKP Blok Cepu yang belum digarap di wilayah administrasi Kabupaten Blora kepada SKK Migas, agar selanjutnya bisa dikelola oleh BUMD atau KKKS lainnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alamuddin Baso, menyatakan bahwa bersama bagian hukum akan melakukan telaah terhadap regulasi yang ada.

“Akan kita lakukan telaah terhadap regulasi perundang-undangan atau aturan yang ada. Seperti apa yang dimungkinkan sehingga juga daerah-daerah yang merupakan penghasil dan terdampak juga punya akses untuk itu. Supaya dari aspek kepastian dan kemanfaatan untuk wilayah kerja penambangan bisa dirasakan,” ujar Alamuddin Baso. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...