Kobar, Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H Antar Kabupaten Akan Diberlakukan

  • Whatsapp

ANALISA PUBLIK.COM |
Kotawaringin Barat-
Penanda tanganan Deklarasi dalam rangka mendukung peniadaan mudik hari Raya Idul Fitri 1442 H / 2021 yang dilakukan Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Organisasi Masyarakat Kobar, juga mensosialisasikan kebijakan ini. Adapun acara ini pada saat apel yang digelar di halaman Mako Polres Kobar. Senin, (26/04/2021).

Kapolres Kobar AKBP Devy Firmansyah memimpin apel menjelaskan pihaknya akan melaksanakan kegiatan ini dengan mendirikan pos penyekatan di daerah perbatasan Kabupaten.

“Menyikapi dengan Surat Edaran yang sudah dibacakan pada saat agenda tadi artinya dilarang untuk mudik antar Kabupaten. Makanya kita diperintahkan untuk menyiapkan pos penyekatan antara lain, pos Amin Jaya untuk mengantisipasi dari Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan. Kemudian Pos yang di Kotawaringin Lama mengantisipasi dari Kabupaten Sukamara, Lamandau juga ada Pos penyekatan yang lain,” kata Kapolres.

Wakil Bupati Kobar,
Ahmadi Riansyah mengungkapkan, bahwa perayaan Idul Fitri tahun ini tentu akan berbeda. Oleh karena itu ia mengajak semua pihak untuk mensukseskan peniadaan mudik, yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna memutus penyebaran Covid-19.

“Terlaksananya peniadaan mudik ini tanpa adanya kerjasama yang baik antar komponen masyarakat, maka tidak akan berjalan dengan baik. Maka perlu dukungan semua pihak, untuk peniadaan mudik demi memutus penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Ahmadi menjelaskan, pengambilan kebijakan pengetatan masuk Kalteng dilakukan berdasarkan hasil evaluasi satgas yang merupakan lintas instansi. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu penyebab penyebaran Covid-19 adalah pergerakan orang dari luar, jelas Wabup.

Menanggapi terkait hal tersebut. Ketua DPRD Kobar Rusdi Gojali mengatakan bahwa, dalam Surat Edaran Gubernur Kalteng tersebut syarat bagi pelaku perjalanan orang masuk wilayah Kalteng saat ini lebih diperketat baik melalui jalur udara, laut maupun darat, diantaranya seperti memiliki surat keterangan negatif hasil tes RT-PCR hingga rapid tes antigen.

“Pengawasan akan dilakukan oleh sejumlah instansi secara bersama-sama, baik pada angkutan udara, laut maupun darat, meliputi Polri, TNI, pihak Perhubungan dan lainnya,” tutur Ketua DPRD Kobar.

Menghadiri Apel ini Wakil Bupati Kobar, Kapolres Kobar, Ketua DPRD Kobar, Kodim 1014 Pbn, TNI AU, Personel Polres Kobar, Satpol PP Kobar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Ormas Kobar.

(R1D)


Loading...

Pos terkait

Loading...