Bupati Ajak Seluruh Perusahaan Maksimalkan CSR untuk Bangun Blora

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Blora, Arief Rohman mengajak seluruh perusahaan plat merah, maupun perusahaan swasta di Kabupaten Blora berdiskusi tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat sekitar. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyukseskan pembangunan di Kabupaten Blora.

Acara ini diikuti mulai dari Pertamina, Exxon Mobil, Perhutani, PG GMM Bulog, PPGJ Blok Gundih, kalangan perbankan hingga perusahaan swasta lainnya yang jumlahnya sekitar 40 di Pendopo rumah dinas Bupati Blora, Selasa (27/4).

Bacaan Lainnya

“Membangun Blora tidak bisa kita lakukan sendirian, kita semua harus bekerjasama. Kami mohon seluruh perusahaan yang ada di Blora bisa ikut turun tangan melalui program CSR nya,” ungkap Bupati.

Pihaknya juga akan melobi pimpinan-pimpinan utama BUMN yang memiliki wilayah kerja di Blora seperti Pertamina, Perhutani, Bulog, dan lainnya.

Lebih lanjut, Arief berharap kedepan program CSR perusahaan bisa diarahkan atau difokuskan untuk penanganan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

“Semoga langkah-langkah seperti ini (menggandeng CSR perusahaan) jika memungkikan bisa kita mulai di tahun 2021. Atau tahun ini perencanaan teknisnya disiapkan sehingga bisa tancap gas di 2022,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Sekda Blora Komang Gede Irawadi mengungkapkan bahwa postur APBD Blora sangat terbatas. Sehingga butuh cara-cara lain agar pembangunan bisa tetap berjalan diluar APBD, salah satunya CSR perusahaan.

“Dari usulan pembangunan yang masuk aplikasi perencanaan di tahun ini, usulan desa/kecamatan mencapai pagu 4,6 triliun, kemudian usulan masyarakat butuh lagu 4,4 miliar, usulan pokok pikiran DPRD mencapai pagu 111,7 miliar, dan usulan rencana kerja RKPD mencapai pagu 3 triliun. Jumlahnya 7,8 triliun. Sedangkan kemampuan APBD hanya 2 koma sekian triliun saja,” terang Sekda.

Adapun penyaluran CSR ini sendiri, menurutnya sudah diatur dalam Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kemudian Perbup nomor 43 Tahun 2018 tentang ketentuan pelaksanan Perda tersebut.

Seluruh perwakilan perusahaan yang datang menginginkan kedepan ada formula teknis yang lebih detail sebagai pedoman penyaluran CSR agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah secara terkoordinasi. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...