Pemutakhiran IDM Berbasis SDGs Desa, Bupati Blora Tekankan Kevalidan Data

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Dalam rangka percepatan pelaksanaan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM), Bupati Blora Arief Rohman meminta agar berbagai pihak terkait untuk bersinergi dalam menyukseskan program pendataan tersebut. Termasuk dalam menghasilkan data yang berkualitas dan valid.

Hal itu disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa, di Ruang Pertemuan Setda Blora, Rabu (28/4).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat tersebut, Arief Rohman meminta terkait sinkron data, pendamping satu sama lainnya bisa bekerjasama dan melengkapi.

“Yang harus ditekankan adalah kevalidan data, karena pendamping harus benar-benar memastikan apakah datanya benar cocok, dan harus benar-benar dikawal,” kata Bupati.

Menurutnya, data yang valid nantinya dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan strategis kedepannya. Termasuk untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora.

“Harapan kita basis data ini bisa untuk pengambilan kebijakan-kebijakan strategis kedepannya. Kita ingin dari data ini, karena Pak Menteri concern kaitannya dengan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora, Indah Purwaningsih mendukung adanya pendataan SDGs Desa. Karena data tersebut, menurutnya nanti dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

“Harapan kami dari SDGs ini nanti data bisa juga kami gunakan sebagai acuan dalam pelayanan kami di bidang sosial. Jadi ini memang betul-betul membutuhkan data yang valid,” terangnya.

Pihaknya mencontohkan, terkait pendataan kependudukan agar menggunakan dokumen dengan data terbaru.

“Ketika teman-teman dari surveyor ini mendata, terutama data individu dan keluarga mohon untuk menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang terbaru, sehingga datanya terkini,” jelas Indah.

Kepala BPS Kabupaten Blora, Heru Prasetyo juga mendukung pemutakhiran data Berbasis SDGs Desa.

“Ini saya kira sangat luar biasa dan strategis, dan kemanfaatnya nanti dapat menyentuh pemerintahan di desa. Jadi ini patut didukung, dan kami siap untuk membantu menyukseskan program ini sesuai dengan tugas fungsi kami,” paparnya.

Kepala Dinas PMD Blora, Hariyanto dalam rapat tersebut turut memaparkan tahapan yang harus dilalui dalam pendataan SDGs Desa.

“Tahapan pertama, kepala desa menerbitkan SK Pokja Relawan Pendata, kemudian tahap kedua, menyerahkan SK Pokja pendataan ke TPP secara berjenjang untuk mendapatkan username dan password,” jelas Hariyanto.

Selanjutnya, setelah diperoleh username dan password, dilakukan Bimtek Pokja Pendataan dan penginstallan aplikasi SDGs. Tahap berikutnya, Ketua Pokja membagi tugas dan barulah dilakukan pelaksanaan pendataan SDGs.

“Ada beberapa klaster survey SDG’s Desa diantaranya seperti Survey data desa, survey data RT, survey data keluarga, survey data warga atau individu,” tandasnya. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...