Raden Ali : Wartawan di Tulungagung Perlu Ditertibkan

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Tulungagung – Keberadaan media pers sangat dibutuhkan apalagi sinergi dengan LSM, kata Raden Ali Ketum LSM BINTARA. Minggu kemarin tepatnya hari sabtu 24 april 2021 pukul 19.30 wib kami kedatangan empat orang dimana yang 3 orang adalah ASN.

Kedatangan mereka karena keresahan HP Terus Berbunyi ada desakan dan ancaman dari orang yang mengaku wartawan. Dan meminta uang puluhan juta kalau tidak diberi, berita akan dimuat di semua medsos.

“Kami selama ini sangat dekat dengan kawan kawan jurnalis . sehingga kami paham mana yang jurnalis beneran atau yang bukan Kasus ini sangat unik ada orang memvidio aktifitas para ASN dan video tersebut menjadi alat untuk memeras dan menakut nakuti,” katanya pada Senin (4/5/2021).

Asn di wilayah tulungagung juga berhak mendapat perlindungan hukum. Kami sudah koordinasi dengan pemda termasuk , inspektorat, BKD dan instansi lainya. Bahwa ASN ditulungagung juga harus diberi perlindungan apabila ada penekanan dan diberi pembinaan apabila ada pelanggran
Pada intinya ketiga ASN tersebut meminta perlindungan dan pendampingan LSM BINTARA.

Saya Sudah kontak orang yang mengaku jurnalis tersebut dan mengaku mempunyai media online disalah satu kabupaten di jawa timur.

Tapi saya curiga. Dari data yang saya pegang media dimaksud tidak ada ditulungagung dan ini yang akan kami tanyakan ke dewan pers tentang legalitas media tersebut. Dan kami yakin ini bukan media yang sebenarnya. Alias abal abal.

Meski demikian, lanjut raden ali, perlu dilakukan penertiban terhadap wartawan abal-abal dahulu sebelum dialihkan ke langkah hukum. Penertiban itu, dimulai di Dewan Pers yang harus melakukan verifikasi secara detail.

“Betul-betul diadakan verifikasi, mana sebenarnya jurnalis yang betul abal-abal, mana yang belum terverifikasi, itulah yang akan kami koordinasikan dengan dewan pers, sebelum adanya laporan ke hukum,” tegasnya.

Kalau nanti ternyata dewan pers menyampaikan Orang Yang mendesak itu jurnalis abal abal , bahwa wewenang untuk menindak hal itu ada di Kepolisiaian.

“Kalau ada yang keberatan kami pasti mengadu ke Dewan Pers, nanti polisi yang nanganin. Dalam hal ini Dewan Pers bekerjasama dengan Kominfo, back up-nya polisi,” tegasnya.

Untuk itu, Dewan Pers saat ini sudah membentuk satgas media online bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberantas media online abal-abal. Satgas itu bekerja dengan menutup langsung media atau website yang dinilai sudah melanggar kode etik jurnalistik. Pungkas nya.

(Endi sunaryo)


Loading...

Pos terkait

Loading...