Merasa Kecewa Putusan Pengadilan Tinggi Kalteng,Men Gumpul Ajukan Kasasi Ke MA

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | PALANGKA RAYA — Ir.Men Gumpul merasa kecewa dan tidak terima atas putusan dari Pihak Pengadilan Tinggi Palangka Raya terkait dengan Putusan Perkara Perdata dengan Nomor : 34/PDT/2021/PT.PLK tertanggal :14 April 2021,yang diajukan oleh Ir.Men Gumpul selaku Terbanding semula penggugat kepada H.Syawaluddin H.S selaku Pembanding semula Tergugat.

Bermula dari kepemilikan tanah seluas 15 Hektar yang berada sebelah kanan arah Palangka Raya -Pulang Pisau,Jl Mahir Mahar Km 23 Kelurahan Kalampangan,Kecamatan Sabangau,kota Palangka Raya.

Dimana keberadaan tanah tersebut juga diakui oleh H.Syawaluddin H.S yang menjadi Tergugat juga sebagai miliknya dengan bukti berupa surat induk Verklaring No.12/AGR/1958 yang diduga palsu/rekayasa dan selama persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Palangka Raya,Tergugat( H.Syawaluddin) tidak pernah menunjukan surat Verklaring yang asli hanya menunjukan dokumen berupa foto copy saja.

Men Gumpul berkonsultasi dengan pihak Kelurahan yang proses pembuatan Surat kepemilikan tanah yang berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Tanah (SPT) yaitu untuk tanah seluas 15 hektar tersebut tidak bisa dibuatkan sekaligus untuk satu nama dalam SKT /SPT akan tetapi harus di pecahkan maksimal dalam aturan yaitu untuk satu surat harus satu nama,dan untuk luas tanah sebanyak 3 hektar,didalam satu SKT /SPT dalam kepengurusan berkas untuk mendapat legalitas surat kepemilikan tanah tersebut.

Men Gumpul menyampaikan keberatannya atas putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut. “Pertimbangan hukum tersebut sangat tidak mendasar dan Tidak Beralasan Sama Sekali,dimana hanya karena saya tidak menggugat atau menjadikan Akhmad Cilan M, Ahmad Fajar Perdana dan Halimah yang notabene merupakan orang tua kandung serta keponakan saya sebagai turut tergugat,karena ketiga oknum tersebut bukan merupakan penyerobot tanah atau Mafia Tanah,terutama lagi tidak mungkin saya menjadi anak yang durhaka dengan cara menggugat kedua orang tua serta keponakan saya sendiri,saya menyatakan dengan tegas akan melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu KASASI ke Mahkamah Agung,” jelas Men.

“Untuk selanjutnya saya juga meminta kepada pihak Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta serta Komisi Yudisial RI di Jakarta untuk segera melakukan tindakan dengan memeriksa Majelis Hakim yang menyidangkan/mengadili perkara perdata nomor: 34/PDT/2021/P.T.PLK tanggal 14 April 2021,yanh diketuai oleh Indria Miryani,SH selaku Hakim Ketua,Dwi Prapti Maryudiati,SH sebagai Anggota,Richard Silalahi,SH juga sebagai Anggota,serta Harly M Simanjuntak,SH yang bertindak sebagai Panitera Pengganti,”tutup Men Gumpul. (Sgn)


Loading...

Pos terkait

Loading...