Bupati Kediri Sampaikan Hasil OTT Camat Purwoasri Dan Kasi PMD

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Kediri.Bupati kediri Hanindhito Himawan Pramana didampingi Kepala BKD Kabupaten Kediri M.Sholikin serta Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri Nono Soekardi,menggelar konfrensi press di aula Rumah Dinas Bupati Kediri yang beralamatkan di Kampung Dalem,Kota Kediri.sabtu(15/5)

Pada agenda konfrensi press yang digelar kali ini,menyampaikan secara langsung tentang hasil operasi tangkap tangan(OTT)yang dilakukan langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau biasa di sapa Mas Dhito kepada Camat Purwoasri dan kasi PMD pada tanggal 6 mei lalu.

Bupati Kediri saat konfrensi press menjelaskan” dimana pada tanggal 11 mei 2021 bertempat di ruang rapat inspektorat Kabupaten Kediri telah di adakan rapat koordinasi dengan dihadiri inspektorat Kabupaten Kediri,BKD Kabupaten Kediri,BPPKAD Kabupaten Kediri,dan Bagian Hukum Kabupaten Kediri dimana  membahas tentang dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) no 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Camat Purwoasri dan Kasi Pemberdayaan Desa Kecamatan Purwoasri.

Mas Dhito menambahkan”kejadian OTT tersebut berawal dari adanya informasi yang masuk di saya,bahwa adanya praktek penarikan kegiatan Hari raya(THR) untuk diberikan ke Kecamatan dan rata-rata nilai sekitar 1 juta rupiah perdesa”.

“Dengan adanya informasi tersebut sehari sebelum OTT, sempat saya himbau di grup kecamatan,untuk meniadakan hal tersebut karena itu merupakan kegiatan yang dianggap pelanggaran indisipliner”pungkas Mas Dhito.

Nono Soekardi Selaku Kepala inspektorat Kabupaten Kediri menyampaikan di tempat yang sama”terkait pelanggaran yang dilakukan Camat Purwoasri dan Kasi PMD,maka sesuai hasil rapat yang kami lakukan dengan team,sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh camat purwoasri telah melanggar PP no 53 tahun 2010 tentang indispliner ASN di pasal 7 ayat 4 huruf B tentang pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah”.

“Dan untuk Kasi PMD sendiri juga telah melanggar PP no 54 tahun 2010 di pasal 7 ayat 4a dijelaskan sebagaimana penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun” terang Nono.

Saat wawancara bersama awak media Mas Dhito menjelaskan kembali”pergantian pejabat sementara atas pelanggaran yang dilakukan oleh camat purwoasri tersebut nantinya akan saya koordinasikan kepada Kementrian dalam negeri,mengingat adanya undang-undang yang mengatur perpindahan(mutasi)bagi Kepala Daerah baru secara langsung kepada ASN,apalagi dengan adanya ASN yang telah melakukan pelanggaran berat,dan ini bisa untuk menjadi kajian Kemendagri”

“Hasil apa yang nantinya turun dari Kemendagri untuk pergantian pejabat,hari itu juga kita akan lakukan segera pergantian dan lakukan pelantikan secara resminya” tutur Mas Dhito di akhir wawancaranya.(pan/kom)


Loading...

Pos terkait

Loading...