Membangun Kediri Dan Jatim Dengan Ekonomi Syariah Serta Pengembangan Industri Halal Pada Pembekalan Jurnalistik

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Kediri.Dengan melihat bahwasanya peran media sebagai sarana edukasi keuangan dan komunikasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan daerah,sesuai agendanya telah membuat sebuah program kemitraan jurnalis dalam peningkatan sinergi antara OjK Kediri,melalui Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah(FKLJKD)Kediri-madiun.

Pelaksanaan sesuai jadwal,nantinya akan dibagi menjadi 3 sesi mulai tanggal 25 mei,17juni dan 8 juli 2021  dengan sistem zoom metting selama 180 menit dalam pembekalan dan pelatihan jurnalistik.

Sesi pertama saat ini dengan mengangkat tema”Membangun Kediri dan Jawa timur dengan ekonomi syariah serta pengembangan industri halal di Jawa Timur” dipandang perlu disampaikan sebagai bahan informasi yang nantinya sumber yang perlu di sampaikan secara umum.selasa(25/5)

Melalui KNEKS(Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah)Afdhal Aliashar selaku Direktur Produksi Halal yang juga selaku nara sumber menyampaikan”dasar pelaksanaan yang dipakai oleh KNEKS mengacu perpres no 28 tahun 2020 bahwasanya mempunyai tugas mempercepat,memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional”.

“Untuk membangun ekonomi syariah KNEKS juga mempunyai beberapa cara yaitu kolaborasi dengan kementrian dan lembaga daerah,pengembangan infrastruktur ekonomi,Dukungan ulama dan pemuka agama,daerah sebagai ujung tombak,klasterisasi sektoral maupun dukungan oleh pemda” terang Aliashar.

“Semisal seperti di jawa timur,pada program ekonomi syariah nya melalui OPOP(one pesantren one product)sudah masuk sebanyak 6.864 pesantren atau kurang lebih 24,76 persenya dari seluruh pesanten di Indonesia,yaitu sekitar 654.404 santri,1.595 koperasi,1 juta wirausaha serta 1000 prduct unggulan”.

Aliashar menjelaskan kembali”Saat ini jatim juga merupakan salah satunya pusat pertumbuhan ekonomi syariah di indonesia,dan juga memiliki potensi sebagai daerah percontohan dalam pengembangan insdustri,terutama di pulau jawa”.

“Ada tiga hal yang menjadi kebijakan pada pangsa syariah yaitu rekomendasi kebijakan industri keuangan syariah(seperti bank jatim)dengan berbagai program dan digitalisasi ekosistem keuangan syariah,rekomendasi kebijakan dana sosial seperti(zakat,wakaf produktif,inklusi keuangan syariah,penguatan literasi),serta rekomendasi kebijakan bisnis syariah(inkubasi usaha produktif,kemitraan,digitalisasi peningkatan produktifitas,kolabirasi ataupun dorongan perwakilan lembaga)”

kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,Ir.Tiat S Suwardi,M.Si juga menerangkan yang juga pemateri pada kegiatan ini,menjelaskan”untuk pertumbuhan dan struktur ekonomi jatim didominasi pada sektor industri dan pengolahan,pada triwulan I mencapai 30,94 persen,dari industri pengolahan sendiri kontribusi terbesar di industri makanan dan minuman sekitar 37,29 persen dan industri termbakau 25,82 persen”.

“Sisi lain dalam pengembangan industri halal di jawa timur yang menjadi dasar perhitungan pada kinerja perdagangan barang dan jasa,mengalami surplus sebesar 34,55 trilyun,serta pelaksanaan ekspor maupun impor,dan itu sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 kemarin akibat covid-19”.

untuk produck jaminan halal sendiri,telah diakui WTO(World trade Organizazion),dan untuk product halal sendiri di Asia-Pasifik mencapai 62%,afrika 15%,timur tengah 20% serta eropa-US 3% hal ini dengan dipengaruhi dengan populasi muslim yang terus bertambah sesuai analisa mencapai 26% dari jumlah populasi dunia ditahun 2030″.pungkas Tiat.

“Saat ini untuk konsep pengembangan produksi halal untuk mengeluarkan sertifikasi halal sendiri harus mendapatkan ijin dari BPJPH,LPH yaitu auditor halal dan lab serta MUI(fatwa)”.

“seperti disampaikan wapres RI KH.ma’aruf amin indonesia akan menjadi produsen halal terbesar di tahun 2024 apabila adanya rekomendasi sinergi pemerintah pusat dengan daerah dalam memberikan sertifikat halal,mendorong LPH dan LSP mengakses sertifikat halal,menetapkan sertifikat halal,mendorong kawasan industri dengan menyediakan KIH,pembentukan sentra industri kecil halal,serta fasilitas pembinaan SDM halal”.ucap Tiat di akhir sambutanya.

Perlu kita ketahui bersama beberapa hal dan sebagian penjelasan ini lah yang menjadi dasar pada kegiatan pelaksanaan kemitraan dan pelatihan media mengingat peran media sebagai penyalur aspirasi,sosialisasi,penumbuhan halal maupun publikasi informasi product halal.(pan)


Loading...

Pos terkait

Loading...