Sidang Paripurna DPRD, Wabup Blora Sampaikan Silpa TA 2020 Capai 112 Miliar

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Wakil Bupati (Wabup) Blora, Tri Yuli Setyowati menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran (TA) 2020 di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Selasa (08/06).

Tri Yuli mewakili Bupati Blora merinci, pada Tahun Anggaran 2020 Pemkab telah berhasil merealisasikan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.127.946.961.535 atau 99,77%. Sementara untuk Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 2.109.122.887.754,00 atau sebesar 94,75%. Sedangkan untuk Surplus sebesar Rp 18.824.073.781,00 dan Silpa TA 2020 sebesar Rp 112.205.265.150,00.

Bacaan Lainnya

“Pada Laporan Keuangan Tahun 2020 terdapat Belanja Tidak Terduga yang terealisasi sebesar Rp 53.941.665.170,00. Belanja Tidak Terduga ini digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan upaya penghentian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Blora,” paparnya.

Wabup menambahkan, Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada akhir April 2021 lalu telah selesai melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.

“Dan kami telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, di mana untuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Blora mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tambahnya.

Meski demikian, dari hasil pemeriksaan tersebut masih ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian dan fokus pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan pemulihan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Sehingga di masa yang akan datang pengelolaan keuangan daerah akan semakin transparan, akuntabel dan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” pungkas Tri Yuli.

Sementara itu, HM. Dasum Ketua DPRD Blora mengungkapkan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.

“Selanjutnya kepada semua anggota dewan kami berharap untuk segera dilakukan pembahasan karena sesuai ketentuan pasal 194 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 diatur bahwa persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD atas rancangan perda dimaksud dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, artinya paling lambat pada akhir bulan Juli 2021,” ungkapnya. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...