Pinjaman Masih Dikaji, Bupati Blora Targetkan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Senilai 106 Miliar

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Blora, Arief Rohman bakal mengkaji ulang terkait pinjaman untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini disampaikannya ketika menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna dengan DPRD Blora, Rabu (09/06).

Setelah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020, dilanjutkan rapat paripuna Jawaban Bupati Blora atas Pandangan Umum dan dilanjutkan dengan persetujuan bersama Ranperda tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.

Bacaan Lainnya

Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan atas pandangan umum fraksi mengenai infrastruktur dalam rangka peningkatan penunjang keselamatan jalan di Kabupaten Blora, menjadikan perbaikan dan peningkatan jalan sebagai prioritas.

“Dalam rangka meningkatkan keselamatan jalan di kabupaten Blora, terutama di ruas jalan yang baru dibangun akan segera dilakukan dan diprioritaskan untuk pemasangan marka, rambu dan sarana prasarana keselamatan jalan raya. Untuk ruas jalan raya yang rusak parah akan dilakukan dengan pemasangan rambu penerangan jalan umum untuk menghindari kecelakaan, karena kondisi jalan pada waktu malam,” ucapnya.

Terkait wacana pinjaman untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan raya, Bupati akan mengkajinya serta membahasnya kembali dengan DPRD Blora.

“Sehubungan dengan kemungkinan adanya pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur, masih akan kami kaji kembali disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Dan tentunya akan kami sampaikan untuk bersama-sama membahas dengan pimpinan dan anggota DPRD Blora. Jadi, skema pembiayaan pinjaman ini belum final, kita masih berupaya untuk menyisir anggaran yang ada. Anggaran infrastruktur jalan pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 akan ditingkatkan secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja di seluruh OPD, termasuk belanja tidak langsung dan belanja pegawai OPD,” tambahnya.

Meski demikian, dirinya mentargetkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun depan dapat meningkat.

“Tapi kita tetap menargetkan bahwasanya anggaran infrastruktur tahun ini sekitar 106 miliar. Semoga tahun kedepan bisa meningkat sampai empat atau lima ratus miliar,” imbuhnya.

Mengenai pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan melakukan pembinaan pada distributor maupun pengecer, untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk pada petani. Melalui Penyuluh Pertanian di lapangan turut mendorong penggunaan pupuk organik, dengan memberikan penyuluhan pembuatan pupuk organik pada kelompok tani. Terkait harga gabah, rencananya disamping mengoptimalkan serapan gabah, juga akan dibentuk badan usaha milik petani.

“Terkait dengan harga gabah yang di bawah standar pada musim panen, dari Bulog sudah melakukan serapan gabah, di Kabupaten Blora terdapat 22 lumbung pangan yang di dalamnya ada gudang untuk menampung gabah petani. Dan sebagai upaya untuk perbaikan harga jual gabah pada musim panen, maka melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM telah dibentuk BUMP (Badan Usaha Milik Petani)” paparnya

Berkaitan dengan kekosongan perangkat desa yang ada, ditargetkan pada tahun ini dapat segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalisir permasalahan yang muncul. Misal Pilkades Desa Biting, Kecamatan Sambong pun akan dijadwalkan pada tahun ini.

“Menyikapi kekosongan perangkat desa yang ada, berdasarkan Rapat Koordinasi antara Bupati Blora, Tim Pembina Teknis Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta Camat se-Kabupaten Blora pada tanggal 13 April 2021. Perbup tidak kita ubah, tapi kita akan mengatur secara teknis. Kita sedang mengkaji juklak juknis, untuk edarannya akan segera kita terbitkan. Dan kita targetkan pengisian perangkat desa tahun ini selesai dilaksanakan,” jelasnya.

Terkait pelayanan publik, salah satunya dengan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat Blora, dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Kami akan selalu berusaha mewujudkan harapan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik melalui tagline-nya Sak Jongok’an, Beres, sehingga diharapkan segala keperluan masyarakat dapat diselesaikan sekali duduk di MPP” pungkasnya.

Selanjutnya, untuk peningkatan hasil peternakan di Kabupaten Blora, Pemkab Blora akan bertindak sebagai penghubung antara peternak di Kabupaten Blora dengan PD. Dharmajaya, dengan melibatkan perbankan.

Selain itu, beberapa hal lainnya meliputi upaya-upaya untuk peningkatan PAD, memacu perkembangan BUMDes, upaya Pemkab mengantisipasi musim kemarau dan kasus kesulitan air, upaya preventif bahaya kebakaran rumah dan hutan, penertiban tempat hiburan, termasuk penyeimbangan rasio guru dan murid melalui membuka lowongan CPNS, dan regrouping sekolah yang pada tahun ini rencananya menyasar sebanyak 14 SD. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...