Soal Saham Pemkab Di PT MDKA, DPW JPK Pemerintah Segera Ajukan Hearing Ke DPRD Banyuwangi

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Provinsi Jawa Timur akan mengajukan hearing ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi.

Pengajuan dengar pendapat tersebut terkait saham Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyuwangi yang ada di PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Bacaan Lainnya

“Dari hasil diskusi internal di lembaga kami, disepekati untuk meminta pihak DPRD setempat untuk memfasilitasi dengar pendapat dengan Pemkab Banyuwangi terkait saham yang ada di PT MDKA.

“Surat pengajuan hearing sudah kami buat, karena sekarang hari libur, maka akan kami masukan pada hari senin esok,” ungkap Siswanto SE, SH selaku ketua DPW JPKP Jawa Timur, sabtu (3/7/2021).

Menurutnya, demi mendapatkan penjelasan yang sebenarnya, pihaknya akan menanyakan banyak hal mengenai saham yang ada di PT MDKA.

“Jadi nantinya dalam hearing tersebut banyak hal mengenai saham pemkab di MDKA yang akan kami minta penjelasannya terhadap Pemkab Banyuwangi.

“Diantaranya mengenai kepastian apakah saham pemkab Banyuwangi di dapat dari golden share atau dari penyertaan modal, atau dari hal yang lainnya. Hal ini harus dipastikan, karena status saham yang di dapat dari golden share dan saham yang didapat dari penyertaan modal itu menurut kami jelas beda, lantaran jika kami pelajari, golden share merupakan saham istimewa yang dapat turut serta menentukan sebuah kebijakan, sedangkan jika saham dari penyertaan modal kan hanya saham biasa yang bisa tidaknya turut serta menentukan sebuah kebijakan tergantung kepemilikan jumlah saham,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan meminta penjelasan terkait siapa komisaris yang ditunjuk Pemkab Banyuwangi untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya.

“Jadi kami ingin tahu, siapa pihak yang ditunjuk Pemkab Banyuwangi untuk mengikuti RUPS setiap tahunnya, apakah ada SK atau surat perintahnya. Lalu bagaimana pertanggung jawaban pihak yang ditunjuk mengikuti RUPS, apakah membuat bentuk laporan hasil RUPS, apakah ada pembahasan dengan DPRD setempat setelah mendapatkan hasil RUPS.

“Hal ini kami anggap sangat penting, karena DPRD harus tau apakah dengan adanya saham di PT MDKA, Banyuwangi mendapat deviden (hasil) atau tidak. Terus jika mendapat deviden, digunakan untuk apa, jika tidak di bagi apakah keterangan rincinya tercatat. Sehingga semua ini dapat di gunakan sebagai pertimbangan oleh eksekutif dan legislatif apakah saham tersebut tetap dipertahankan atau lebih baik dijual atau di lepas saja,” lanjut pria yang sehari-sehari berprofesi sebagai advokat ini.

Siswanto menambahkan, ini hanya diantara beberapa pertanyaan, karena jika dijelaskan semua disini, maka terlalu panjang.

“Nanti dalam hearing saja akan kami pertanyakan semua yang menjadi tanda tanya besar selama ini untuk kami khususnya dan masyarakat banyuwangi umumnya. Supaya menjadi jelas dan benerang semuanya, dan saya yakin pihak Pemkab Banyuwangi mengetahui semua itu, karena ia sebagai pengelola saham Banyuwangi,” imbuhnya.

Pewarta : Budi


Loading...

Pos terkait

Loading...