PPKM Darurat, Omset PKL di Blora Menurun Hingga Dibubarkan Petugas

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Pemerintah Kabupaten Blora mulai hari ini memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menekan penyebaran covid-19. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Blora tertanggal 3 Juli 2021 memutuskan berapa tempat atau fasilitas umum dilarang untuk melakukan aktivitas, seperti di alun-alun, GOR, Kridosono, taman dan sejenisnya ditutup sementara.

Untuk menindaklanjuti SE Bupati Blora dan program dari pemerintah pusat ini, sejumlah aparat gabungan dari TNI Polri, Satpol PP dan BPBD melakukan penyemprotan desinfektan dan membubarkan kerumunan. Sayangnya, kebijakan ini dinilai hanya menekan masyarakat kecil, terutama soal perekonomian.

Bacaan Lainnya

Trimo Jaya, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridosono mengungkapkan kurang setuju adanya PPKM Darurat ini. Bahkan, selama pandemi covid-19 ini dirinya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Kurang begitu setuju, soalnya (hasil) penjualan itu menurun drastis. Berkurang sekitar 80 persen dari omset. Bantuan pemerintah daerah belum ada mas, dari banpres masuk juga hanya mereka yang tidak punya tanggungan hutang, yang punya tidak dapat,” ungkap Trimo, Minggu (04/07).

Setiap harinya, dia mulai berjualan di lapangan Kridosono sekitar pukul 16.00 WIB hingga larut malam. Dirinya mengaku pendapatannya mengalami penurunan drastis.

“Hari ini minus, hanya dapat omset 170 ribu, belum 2 karyawan dan belum juga modal mas. Untuk saat ini masih bertahan mas, tapi untuk 19 hari kalau seperti ini terus mungkin jalan satu-satunya mengurangi karyawan,” tambahnya.

Trimo mengaku kaget adanya petugas gabungan yang menertibkan para penjual. Dirinya menerima SE Bupati terkait PPKM Darurat baru sore ini, sedangkan SE dari Dindagkop diterima malam hari.

“Kaget mas, soalnya mereka datang ratusan anggota. PPKM darurat surat pemberitahuannya baru masuk jam 16.36 WIB yang SE Bupati, sedang surat dari Dindagkop jam 20.44. Semua hari, cuma beda jam. Ya mungkin karena minimnya petugas kantor atau apa kurang faham mas. Gerobak saya tadi udah siap derek (tutup), disemprot desinfektan. Ada juga salah satu pedagang yang emosi dan membuang makanan yang tidak habis,” tambahnya.

“Soalnya kami belum bisa menerapkan take away atau bungkus makanan dan minuman, mereka tetap memilih makan dan minum di lokasi. Sudah kami coba online kan dan hasilnya minim, tidak ada pembeli yang minta antar di rumah,” lanjutnya.

Meski demikian, dirinya menyadari dan mengaku pasrah lantaran mencari nafkah di atas lahan milik pemerintah.

“Soalnya sudah aturan dari negara/pemerintah, pokoknya mengikuti karena kerja di atas lahan pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Johan salah satu pedagang di lapangan sebelah timur mengaku tidak berjualan lantaran omsetnya sepi.

“Saya libur mas, jualan dibubarkan terus. Sekarang jualan jam 7 baru ada pembeli, jam 8 sudah disuruh tutup, kan sama saja bohong. Hanya lelah mendorong gerobak saja, padahal untungnya tidak seberapa,” kata Johan melalui kontaknya. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...