Bupati Arief Apresiasi Pendampingan KPK RI ke Pemkab Blora

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Arief Rohman mengapresiasi peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang telah mendampingi Kabupaten Blora dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

Hal itu disampaikan Bupati Arief saat mengikuti rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan tematik Pemerintah Kabupaten Blora bersama dengan tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK RI di ruang pertemuan Setda.

Bacaan Lainnya

“Kami berterimakasih kepada KPK yang telah mendampingi kita dalam rangka fungsi pengawasan. Kami juga mohon arahan agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi,” ucap Bupati, Rabu (28/07).

Menurut Bupati upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola aset dan optimalisasi pendapatan akan terus dilakukan.

“Bagaimana cara kita mengoptimalkan potensi pendapatan ini menjadi tantangan kita, potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan secara sah dan legal menurut hukum kaitanya dengan pendapatan ini, kedepannya akan kita optimalkan, juga melalui upaya optimalisasi pajak daerah yang ada di Kabupaten Blora” jelasnya

Terkait dengan aset, ungkap Bupati, pemda telah bersinergi dengan BPN untuk mendorong pengesahan atau pensertifikatan aset milik pemda.

“Terkait aset-aset, dengan BPN kita sudah sinergi untuk bagaimana aset yang memang kita miliki bisa segera disahkan dalam arti pensertifikatannya dan aturannya seperti apa ini kita dorong,” kata Bupati.

Bupati Arief menjelaskan, berbagai upaya terkait kualitas dan manajemen ASN, perizinan yang mudah dan cepat salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga pengelolaan keuangan desa yang tepat, akan terus ditingkatkan

Dalam paparannya, Uding Juharudin menyampaikan, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) tersebut dilakukan pada beberapa hal yang dianggap sebagai tematik.

“Kali ini kita melakukan monev terkait beberapa hal yang kami anggap sebagai tematik, dalam upaya perbaikan tata kelola. Tematik ini kami memahami bahwa suatu upaya pencegahan yang hasilnya nanti langsung bisa dilihat dan dirasakan, berdasarkan kemanfaatan itu terhadap instansi,” jelas Uding.

Pihaknya juga menekankan agar upaya pencegahan korupsi tidak hanya dalam paparan berupa capaian angka maupun presentase saja, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya dan wujud nyatanya.

Adapun beberapa hal yang digarisbawahi oleh Uding, diantaranya terkait pengelolaan aset dan pendapatan.

“Berkaitan dengan bagaimana perbaikan tata kelola aset untuk mengamankan aset, jadi bisa tersertifikasi. Terkait tata kelola aset, seperti aset yang bermasalah, terkait aset yang harus diserahkan ke pemda namun belum terselesaikan, dan sebagainya itu menjadi fokus kami” terangnya

Selanjutnya, terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah. Selain mendorong agar daerah untuk lebih mandiri, Uding juga meminta daerah-daerah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan pendapatan.

“Tema berikutnya terkait dengan pendapatan, kedepannya kita ingin pemda ini semakin mandiri dalam hal sumber pendanaanya” harap Uding.

“Karena di sisi lain ketika kita dalami, masih ada ada kebocoran, kebocoran ini bukan selalu berarti karena ada niat jahat, tapi kebocoran ini bisa terjadi karena kurang optimal dalam pengelolaannya, tidak ada terobosan, dan tidak serius,” paparnya.

Uding menjelaskan, capaian MCP Kabupaten Blora bahwa pada semester I tahun 2021 sebesar 41%, dan berada di atas rata-rata Jawa Tengah. Hal tersebut menempatkan Blora pada posisi 12.

Pihaknya meminta agar pemda senantiasa melakukan perbaikan agar nanti capaiannya bisa lebih baik.

“Dari capaian sebelumnya di urutan bawah, kini sudah di posisi 12,” jelasnya. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...