Polemik E-Warung, Bupati Blora Beri Peringatan Terakhir

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Blora Arief Rohman memberikan rambu peringatan terakhir terhadap penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) atau Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) atau E-Warung. Hal ini dilakukan karena masih adanya laporan penyalahgunaan terkait penyalurannya, seperti kualitas sembako yang di bawah standart atau tidak layak.

Menurutnya, permasalahan yang muncul dalam penyaluran bantuan sosial sembako harus segera diselesaikan.

Bacaan Lainnya

“Saya sudah 6 bulan lebih bersama Bu Wakil dilantik, dan permasalahan e-warong ini belum ada perubahan. Jadi ini sudah tidak hanya lampu kuning, tapi lampu merah. Jadi saya pastikan ini upaya kita yang terakhir dan jangan sampai ada permasalahan lagi,” ucap Bupati saat menggelar rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi program sembako BSP atau BPNT di ruang pertemuan Setda, Senin (13/09).

Bupati ingin permasalahan yang ada pada e-warong ini kondisinya bisa stabil mengingat ini menyangkut hajat hidup masyarakat kecil. Jangan sampai masyarakat kecil dan kurang mampu ini menjadi korban. Oleh karena itu, pihaknya minta dalam sektor pangan hak-hak rakyat ini bisa disalurkan dengan baik.

“Kalau nanti ini tidak ada perubahan, maka kami tidak bisa menolong lagi. Saat ini kami sudah mengingatkan, jangan sampai Kepolisian dan Kejaksaan yang bertindak,” tegasnya.

Di tempat sama, Ahmad Labib Hilmy selaku Ketua Komisi D DPRD Blora mendorong pemkab untuk segera membuat regulasi turunan dari pedoman umum (pedum) untuk menjadi bahan acuan dalam pengawasannya. Pihaknya akan memantau hasil monitor evaluasi dari Dinas Sosial terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial ini.

“Mekanismenya diatur yang jelas. Jika sudah ada petunjuk teknis yang merupakan turunan dari pedum mulai dari penunjukkan e-warung, komoditi dan sebagainya. Jadi, pengawasan kita jelas terkait pengelolaan dan sebagainya. Nanti ini kita evaluasi dari hasil monev dinas sosial yang akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nanti akan kita kawal dan tindaklanjuti,” terang Labib.

Pihaknya menegaskan, akan menindak tegas pelaku pelanggaran yang terjadi terkait penyaluran bantuan sembako namun tidak sampai ke ranah hukum.

“Jika ada e-warung yang tidak sesuai aturan, kalau tidak sesuai aturan ya harus kita tindaklanjuti (dengan mencoretnya). Artinya, kita gak pengen lah temen-temen masuk di ranah hukum. Sebetulnya, pelanggaran yang terjadi di lapangan itu banyak sekali, ndak perlu saya jelaskan. Pokoknya mulai e-warung, komoditas harus sesuai pedum yang nanti akan diatur di turunan dari salinan regulasi yang dikeluarkan pemkab,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini Kasat Reskrim Polres Blora, dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Blora, Kepala Dinas Sosial P3A, perwakilan Kepala Desa, perbankan dari BRI Blora dan Cepu, supplier, hingga paguyuban pemilik e-Warong. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...